SEJARAH

1) Sebelum berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang:

Tata cara penyusunan pedoman nomenklatur perangkat daerah disusun sebagai panduan bagi semua perangkat daerah bidang komunikasi dan informatika dalam menyusun pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota supaya terwujud sinerginitas kelembagaan perangkat daerah dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

 

2) Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 yakni:

Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

3) sehubungan dengan hal diatas diatas maka penerapan UU dimaksud (no 34 tahun 2014) ditinjak lanjuti oleh Pemda Provinsi maupun pemda kabupaten/kota.

Konsekuensi pemberlakuan UU tersebut maka struktur organisasi pemda Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disesuaikan dengan kebutuhan di atas .

 

4) Khusus di Pemko Pematangsiantar yang semula dinas perhubungan dan Kominfo menjadi 2 dinas yaitu:

Dinas Perhubungan dan dinas Kominfo. Legal standing pembentukan dinas Kominfo adalah Perda Kota Pasal 5 dimana usulan tugas dan fungsi termuat dalam Perwa dimana OPD dinas kominfo diadilkan Tipe Bm (I'Eselon II B, 1 orang Eselon IV A, 3 orang kabid, 2 orang Ka sub. bagian, Eselon IV A dan 9 orang Kaseksi yang bergelar IV A).

.

 

5) Terkain dengan urusan pemerintah diatas Urusan pemerintahan Kominfo dirumpunkan dengan urusan pemerintahan persandian dan statistik guna melaksanakan/menyelenggarakan ketiga urusan pemerintahan tersebut ditugaskan di tempat Kepala Dinas yang dikukuhkan pada tanggal 1 April 2017 dan pejabat stuktural eselon III dan eselon IV dikukuhkan pada tanggal 2 mei 2017 yang selanjutnya penempatan pegawai lainnya untuk menjadi staff dimana secara totalitas efektif bekerja dinas kominfo kps bulan juni 2017.